Jasa Konsultansi Perizinan IRK/KRK | KPPLI Humbang Hasundutan

Dalam konteks Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, terdapat perbedaan antara Izin Rencana Kegiatan (IRK) dan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK):

IRK (Izin Rencana Kegiatan):
- Merupakan izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan konstruksi.
- Memuat rencana detail tentang fungsi bangunan gedung, ketinggian maksimum, jumlah lantai/lapisan di bawah tanah (KLB), garis sempadan, KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan), KDH (Koefisien Dasar Hijau), KTB (Ketinggian Bangunan), serta persyaratan jaringan utilitas kota.
- Dokumen ini disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan terkait, seperti yang dijelaskan dalam PM No. 2 Tahun 2020.
KRK (Keterangan Rencana Kabupaten/Kota):
- Merupakan keterangan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- Jika kabupaten/kota belum memiliki dokumen RTRW, RDTR/Penetapan Zonasi, atau RTBL, KRK dapat ditetapkan melalui pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

KRK memiliki peran penting dalam menentukan rencana tata ruang dan tata bangunan suatu wilayah, yang berhubungan dengan pengaturan izin dan penggunaan lahan untuk berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Jasa Konsultasi IRK / KRK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK) mencakup berbagai ketentuan yang penting untuk pengembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Ini mencakup:

KRK mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Penetapan Zonasi kabupaten/kota, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Jika dokumen-dokumen tersebut belum tersedia, KRK dapat ditetapkan melalui pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Ini menunjukkan pentingnya mematuhi regulasi dan prosedur yang tepat dalam proses perencanaan dan pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan pembangunan di suatu daerah.

Berikut adalah ringkasan persyaratan untuk Izin Rencana Kegiatan (IRK) dan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK), berdasarkan informasi yang disediakan:

Persyaratan untuk IRK / KRK:

Fotokopi KTP Pemohon dan Pemilik Lahan (jika atasnamakan).
Surat Kuasa Pengurusan KRK dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (jika ada kuasa).
Surat Kuasa Mengatasnamakan KRK (jika lahan atas nama orang lain).
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Fotokopi NPWP (jika berbadan hukum).
Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat/akta jual beli/petok D/perjanjian sewa) disertai peta bidang dari BPN (jika belum bersertifikat) dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/notaris).

Anda juga dapat mengunduh checklist persyaratan informasi Rencana Kota/Ketetapan Rencana Kota untuk informasi lebih lanjut.

Pastikan untuk memenuhi semua persyaratan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memperlancar proses pengajuan IRK atau KRK di wilayah yang bersangkutan.